Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, DPR RI Sosialisasikan Kemitraan UMKM dan BUMN

Baca Juga

Grobogan, Reportase Online - Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2023, kemitraan UMKM dan BUMN dinilai sangat penting terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dr Evita Nursanty, MSc saat menggelar kegiatan sosialisasi kemitraan UMKM dan BUMN di Grand Master Hotel Purwodadi, Jalan Gajah Mada No 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Minggu (20/11/2022).

“Dengan akar ekonomi yang kuat saya yakin kita bisa bertumbuh dengan kuat meskipun di tengah badai krisis global sebagaimana diprediksi banyak kalangan. Karena itu saya mendorong agar BUMN terus menjalin kemitraan sebagai bagian dari penguatan ketahanan ekonomi kita,” ucap Evita. 

Hadir sebagai nara sumber Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Grobogan Drs Kasan Anwar dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan  Amin Nur Hatta. 

Menurut Evita, UMKM dan BUMN merupakan dua insitusi yang memiliki kekuatan besar di Indonesia. BUMN sendiri berkontribusi terhadap sepertiga dari perekonomian Indonesia, dengan total aset mencapai Rp 9 ribu triliun, atau 53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sementara UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, dimana  jumlah UMKM di tanah air mencapai sekitar 65 juta pelaku dan menyumbang 62 persen dari PDB, hingga menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

“Jika bermitra maka pembangunan ekonomi kita lebih kuat. Sehingga wajar jika pemerintah pada masa pandemi Covid-19 mendorong keterlibatan BUMN dalam membantu UMKM melalui skema paket kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maupun lainnya,” sambungnya.

Dijelaskan, Paket kebijakan PEN diantaranya stimulus pajak, restrukturisasi kredit, subsidi bunga, pemberian modal kerja, dan subsidi iuran penjaminan kredit. BUMN juga membentuk sebuah ekosistem dalam menyerap produk UMKM, memberikan pembiayaan, pendampingan, dan juga bertindak sebagai offtaker untuk membeli produksi UMKM. 

Selain itu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan salah satu bentuk perhatian pada UMKM. 

Transformasi

Menurut Evita, melalui transformasi yang dilakukan BUMN dapat memberikan value kepada masyarakat serta ada peningkatan kontribusi kepada negara. Sepanjang 10 tahun terakhir ini sumbangan yang diberikan BUMN mencapai Rp 4.013 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 2.118 triliun pajak, Rp 1.466 triliun dalam bentuk PNBP, dan Rp 429 triliun dividen.

"Bahkan saat ekonomi global dan nasional dibayang-bayangi tekanan akibat pandemi Covid-19, perusahaan di tahun buku 2021, BUMN masih dapat memberikan dividen yang cukup besar mencapai Rp 41 triliun. Laba BUMN tahun 2021 meningkat menjadi Rp 126 triliun dengan total pendapatan Rp 1.983 triliun," imbuhnya. 

Evita juga menyebut, dalam tiga tahun terakhir dapat terlihat nyata aspek keberpihakan terhadap UMKM diantaranya melalui program Pasar Digital (PaDi) UMKM. 

Disisi lain, Permodalan Nasional Madani (PNM) juga memiliki Program Mekar sebagai fasilitas untuk pemberdayaan UMKM perempuan. Setidaknya pada tahun 2021 terdapat 12,7 juta nasabah yang memanfaatkan program tersebut. Untuk tahun 2022 ini ditargetkan mencapai 20 juta nasabah. 

Demikian juga dengan Pupuk Indonesia melalui Program Makmur yang merupakan pendampingan budidaya tani melalui ekosistem yang terintegrasi untuk pemberdayaan petani hingga kini telah mencapai 148.127 hektare lahan dengan 117.995 petani.

BUMN juga turut berkontribusi untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 90 persen pada tahun 2024 melalui pendirian Holding Ultra Mikro (UMi) dengan kontribusi sebesar 70 persen. 

Evita juga menyinggung bagaimana dengan program CSR dan  PKBL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, yang kini difokuskan pada sektor pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup, yang meliputi pemerataan pendidikan berkualitas agar anak-anak Indonesia mendapat kemudahan dan akses ilmu pengetahuan serta teknologi, pemberdayaan UMKM dan ultra mikro untuk naik kelas, dan lingkungan hidup yang difokuskan untuk pelestarian alam dan penghijauan.

Kementerian BUMN saat ini telah memberi izin perusahaan BUMN dapat memberikan kredit modal kerja dengan suku bunga flat 3 persen per tahun kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program CSR. 

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. 

"Dalam Pasal 12 Ayat 1 tertulis bahwa BUMN bisa memberikan modal kerja kepada UMK maksimal Rp250 juta sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial. BUMN juga dapat menambah pinjaman jangka pendek paling lama satu tahun untuk UMK sebesar Rp100 juta," tutupnya. 

Rub / Kay